Palu, 16 Oktober 2025 – Pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan Yayasan Sikola Mombine, dengan dukungan dari Sasakawa Peace Foundation (SPF), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk meninjau sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Perda 10/2023) telah berjalan di lapangan.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga pendidikan, layanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), organisasi masyarakat sipil (NGO), sektor swasta, media, hingga organisasi penyandang disabilitas dan perempuan disabilitas pelaku UMKM. FGD ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis bersama menuju Kota Palu yang lebih inklusif, setara, dan ramah bagi semua warga.
Peserta FGD terbagi dalam tiga kelompok isu utama, yakni Perlindungan, Pendidikan dan Kesehatan, serta Ekonomi dan Infrastruktur. Dari hasil diskusi, terungkap bahwa implementasi Perda 10/2023 masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, seperti lemahnya mekanisme perlindungan, terbatasnya akses terhadap layanan publik, dan minimnya kesempatan ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Berikut rangkuman temuan dan rekomendasi utama dari masing-masing kelompok isu:
-
Isu Perlindungan: Ditemukan bahwa sistem pengaduan masih lemah dan pelibatan perempuan disabilitas dalam kebijakan perlindungan sosial belum optimal. Peserta merekomendasikan pembentukan Unit Layanan Disabilitasdi setiap OPD, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus disabilitas, serta penyediaan data disabilitas terpilah gender sebagai dasar perencanaan kebijakan.
-
Isu Pendidikan dan Kesehatan: Peserta menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik yang ramah disabilitas di sekolah dan fasilitas kesehatan. Rekomendasi mencakup penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta alokasi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan disabilitas.
-
Isu Ekonomi dan Infrastruktur: Ditemukan masih terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha disabilitas serta belum inklusifnya infrastruktur publik. Peserta mengusulkan penyusunan Peraturan Walikota tentang aksesibilitas dan ketenagakerjaan inklusif, serta penguatan skema pelatihan dan dukungan usaha bagi perempuan disabilitas.
Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, menyampaikan bahwa hasil FGD ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam mempercepat lahirnya regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan Perda 10/2023.
“Perda ini harus dihidupkan melalui kebijakan dan anggaran yang benar-benar berpihak. Kami berharap hasil FGD ini dapat memperkuat komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan Palu sebagai kota inklusif,” ujar Nur Safitri Lasibani.
Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga masyarakat, dan organisasi penyandang disabilitas menandatangani Berita Acara FGD sebagai simbol komitmen bersama untuk mengawal hasil dan rekomendasi agar dapat diimplementasikan secara nyata.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Palu dan Yayasan Sikola Mombine menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas — menuju Palu sebagai kota inklusif dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya.
