Kalampa.co – Upaya memperkuat peran koperasi dalam mendukung ekonomi masyarakat terus digalakkan. Melalui Program Koperasi Merah Putih (KKMP), pemerintah menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Tata Kelola Manajemen Koperasi untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat” yang digelar di Tanaris, Kota Palu, Selasa (24/9).
FGD ini diinisiasi oleh Polda Sulawesi Tengah bersama Dinas Koperasi dan UMKM, dengan melibatkan para pengurus koperasi tingkat kelurahan serta menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi, lembaga pemerintah, hingga mitra perbankan.
Praktisi koperasi, Andi Nurwati, S.E., menekankan pentingnya pengelolaan koperasi yang profesional. Menurutnya, keberhasilan KKMP maupun Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada pembukuan yang tertata, strategi bisnis yang jelas, serta manajemen yang akuntabel. “Kami siap mendampingi koperasi agar dapat dikelola secara modern,” ucapnya.
Pandangan senada datang dari Dinas Koperasi. Syarief, S.E., M.Si., menyebutkan bahwa program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di Sulawesi Tengah.
Komitmen penguatan koperasi juga mendapat dukungan dari mitra strategis. PT Pos Indonesia, melalui Supriantoro, menawarkan layanan Kopdes/Kel yang membuka akses koperasi menjadi agen pos dengan fasilitas pengiriman, penjualan materai, hingga pembayaran tagihan. Sementara itu, perwakilan BRI mengajak koperasi bergabung sebagai agen BRILink dengan keuntungan usaha sekaligus peluang memperoleh akses pinjaman.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi interaktif. Sejumlah pengurus koperasi menunjukkan ketertarikan pada peluang kemitraan dengan BRI, meski ada pula yang mempertanyakan keterlibatan aktif kepolisian. Menjawab hal itu, Iptu Nasnardy Makkala, S.H., menegaskan bahwa Polri hadir sebagai mitra, bukan untuk ditakuti. “Reskrim dapat menjadi konsultan keuangan guna mencegah kesalahan administrasi yang berpotensi korupsi, sedangkan Intelkam bisa menjadi konsultan usaha yang membuka peluang jaringan bisnis,” jelasnya.
Kabid Usaha Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng, Henny Pakamundi, menekankan pentingnya tata kelola koperasi berbasis empat pilar utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan. Dengan landasan tersebut, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus masyarakat luas.
Melalui FGD ini, tercermin semangat sinergi multipihak untuk menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah.
