Palu, 24 Oktober 2025 — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Tengah menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya kasus dugaan keracunan anak sekolah di beberapa daerah di Sulawesi Tengah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum BADKO HMI Sulawesi Tengah, Renaldi Kuamas, usai pelaksanaan dialog publik bertajuk “Evaluasi dan Kebijakan MBG: Mencari Arah Strategis dan Solusi Berkelanjutan” yang digelar di Kota Palu.
Menurut Renaldi, program MBG merupakan inisiatif nasional yang visioner karena berdampak langsung terhadap peningkatan gizi anak, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penguatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, ia menilai pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai persoalan serius.
“Program ini sangat baik secara konsep, tapi pelaksanaannya belum optimal. Mulai dari pengawasan mutu makanan, mekanisme distribusi, hingga kolaborasi lintas sektor masih perlu dibenahi. Kasus dugaan keracunan anak di Sulteng menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas pelaksana di lapangan harus diperketat,” tegas Renaldi Kuamas.
Dalam diskusi tersebut, BADKO HMI Sulteng menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi program MBG, di antaranya:
1. Peningkatan sistem kontrol mutu dan keamanan pangan melalui keterlibatan aktif BPOM dan laboratorium pangan daerah.
2. Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk menjamin rantai pasok makanan yang aman dan bergizi.
3. Penyusunan standar operasional (SOP) pelaksanaan MBG yang seragam dan dapat diaudit secara terbuka.
4. Pelibatan organisasi kepemudaan dan kampus dalam pemantauan serta edukasi gizi kepada masyarakat.
Renaldi menegaskan bahwa BADKO HMI Sulteng siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program MBG.
“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan sekadar proyek seremonial. Ini soal masa depan anak bangsa bukan sekadar angka di laporan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, BADKO HMI Sulteng juga mendorong dilakukannya investigasi terbuka terhadap kasus dugaan keracunan anak sekolah di wilayah Sulawesi Tengah, serta evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi dan penyediaan bahan pangan dalam program tersebut.
“Setiap kasus harus menjadi pelajaran kebijakan. Kami mendorong agar hasil evaluasi tidak berhenti pada wacana, tetapi menjadi dasar pembenahan kebijakan publik yang berbasis data dan akuntabilitas,” tutup Renaldi Kuamas.
