Palu, 26 September 2025 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Morowali Kota Palumenggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Aksi tersebut digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional dan mengusung tema “Selamatkan Petani Morowali.”
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
-
Pemberdayaan sektor pertanian.
-
Moratorium izin usaha pertambangan (IUP).
-
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria.
Koordinator lapangan, Rafki, menegaskan bahwa kondisi petani di Kabupaten Morowali, khususnya yang berada di sekitar kawasan industri, masih jauh dari kata sejahtera. “Hingga kini petani selalu diperhadapkan dengan masalah harga, lahan yang terus tergerus akibat ekspansi pertambangan, serta pencemaran air dari limbah perusahaan yang merugikan mereka,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Asrar, demisioner Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali Kota Palu. Menurutnya, meski pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan sarana produksi, hal tersebut belum menjawab masalah utama yang dihadapi petani. “Persoalan besar yang tidak pernah diselesaikan adalah nasib petani pasca panen. Ke mana hasil panen akan dibawa? Siapa yang menjamin harga? Siapa yang melindungi petani dari permainan pasar dan dominasi pemodal luar daerah?” tegasnya.
Dalam orasinya, Asrar menolak segala bentuk pencitraan yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar petani. “Kami tidak butuh pencitraan, kami tidak butuh janji manis. Yang kami butuhkan adalah tanah untuk dikuasai, air untuk hidup, dan harga yang adil untuk hasil panen kami!” serunya di hadapan massa.
Selain menyoroti problematika pasca panen, aliansi ini juga menggarisbawahi persoalan alih fungsi lahan yang semakin menyempit akibat aktivitas pertambangan. Untuk itu, mereka mendesak agar pemerintah segera memberlakukan moratorium izin usaha pertambangan di Kabupaten Morowali.
Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyatakan akan terus mengawal isu agraria dan menekan pemerintah agar lebih serius memperhatikan nasib petani sebagai tulang punggung bangsa.
