Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik serta lembaga tinggi negara ke Istana Kepresidenan, Minggu (31/8), untuk membahas situasi nasional pasca rangkaian demonstrasi dan aksi perusakan fasilitas umum yang terjadi di berbagai daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen PKS, Ketua Partai NasDem, Ketua PKB, Ketua PDIP, Ketua Golkar, Ketua PAN, serta pimpinan DPR, DPD, dan MPR.
Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan menyampaikan pendapat masyarakat. Ia juga memastikan proses hukum terhadap aparat yang diduga melakukan pelanggaran saat aksi berlangsung sedang dilakukan secara terbuka dan cepat.
“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat. Terhadap petugas yang melakukan pelanggaran, kepolisian tengah melakukan proses secara terbuka dan cepat,” ujar Prabowo.
Presiden menyampaikan bahwa para ketua partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR RI masing-masing yang dinilai mengeluarkan pernyataan keliru sehingga memicu polemik. Sementara pimpinan DPR menyatakan siap melakukan koreksi kebijakan, termasuk pencabutan besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. “Saya akan meminta pimpinan DPR untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung menyampaikan aspirasinya dan berdialog,” ucapnya.
Pertemuan ini menjadi langkah politik penting di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi yang telah berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di berbagai daerah, dengan tuntutan utama penghentian represifitas aparat dan koreksi kebijakan DPR RI.
