Oleh: Moh. Albadani Hidayat, Badko HMI Sulawesi Tengah
Dalam perkembangan dinamika politik dan kebijakan publik di Indonesia, peran organisasi kepemudaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak bisa dianggap remeh. Sejak didirikan pada 5 Februari 1947, HMI telah konsisten memainkan peran penting sebagai agen perubahan dan pengawal kebijakan negara. Dengan landasan ideologi Islam yang moderat dan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh, kader HMI terus berkontribusi dalam membentuk kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Secara ideologis, HMI tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, melainkan juga menekankan pentingnya nasionalisme dan komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. HMI mengajarkan bahwa kader-kadernya harus memiliki karakter kepemimpinan yang beretika, berintegritas, dan memiliki kejujuran serta rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan semangat kebangsaan, HMI membentuk pribadi-pribadi yang mampu menilai kebijakan pemerintah secara kritis, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.
Selain ideologi, politik juga menjadi sektor penting dalam perjalanan kader HMI. Banyak di antara mereka yang berperan aktif di berbagai sektor, baik dalam dunia akademik, birokrasi, bahkan politik praktis. Dengan sejarah panjang HMI dalam memperjuangkan demokrasi, termasuk peran aktifnya dalam reformasi 1998, kader HMI memiliki kewajiban moral untuk menjaga demokrasi dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah selalu berpihak pada rakyat. Dalam konteks ini, HMI menjadi pengawal utama dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel.
Namun, untuk dapat mempengaruhi kebijakan secara maksimal, kader HMI perlu memiliki strategi yang matang. Ini mencakup penguatan kapasitas kader melalui pendidikan yang berkelanjutan tentang kebijakan publik, politik, dan administrasi negara. Tak hanya itu, mereka juga harus mengasah kemampuan kepemimpinan dan negosiasi, serta membangun jaringan yang solid dengan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan dalam lembaga pemerintahan, partai politik, dan organisasi strategis juga menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat. Selain itu, di era digital ini, pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk menyampaikan ide, kritik, serta membangun kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat krusial.
Dalam implementasi strategi, taktik yang digunakan oleh kader HMI untuk memengaruhi kebijakan pemerintah sangatlah beragam. Mulai dari lobbying, diplomasi, hingga konsolidasi internal organisasi, semuanya merupakan langkah-langkah yang tak bisa dipandang sebelah mata. Aksi demonstrasi yang terkontrol, berbasis kajian akademik, serta penggalangan aliansi dengan organisasi serupa, turut menjadi taktik yang efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik. Namun, tantangan yang dihadapi semakin besar seiring dengan perkembangan zaman. Globalisasi dan digitalisasi menuntut kader HMI untuk tidak hanya mengandalkan idealisme, tetapi juga kemampuan teknis dan keahlian dalam memahami dinamika birokrasi dan politik global.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan internal HMI juga menjadi hambatan dalam memperjuangkan kebijakan publik yang efektif. Fragmentasi ideologis dan perbedaan kepentingan antara kader yang terjun ke dunia politik dan mereka yang tetap setia dengan jalur aktivisme sering kali memicu perbedaan pendapat yang menghambat langkah bersama. Oleh karena itu, sinergi dan kesatuan visi antar kader HMI menjadi kunci agar organisasi ini dapat terus relevan dan efektif dalam membawa perubahan sosial-politik.
Ke depan, kader HMI harus lebih proaktif dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memperkuat argumen dan advokasi kebijakan. Platform digital, media sosial, dan big data dapat menjadi sarana penting dalam mempengaruhi kebijakan publik dengan cara yang lebih berbasis data dan analisis mendalam. Terlebih lagi, dalam era globalisasi, kader HMI juga perlu memperluas jaringan internasional untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas.
Secara keseluruhan, peran kader HMI dalam kebijakan publik sangat strategis. Dengan landasan ideologi yang kuat, keterlibatan politik yang aktif, serta strategi dan taktik yang matang, kader HMI berpotensi menjadi agen perubahan yang membawa kebijakan yang berpihak pada rakyat dan sesuai dengan cita-cita luhur organisasi HMI. Masa depan kader HMI tergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan tetap menjaga integritas serta komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan kebangsaan. Harapannya, mereka tidak hanya menjadi reaktif terhadap isu-isu politik, tetapi juga menjadi katalisator dalam membentuk kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan visi HMI dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
